Kapolri Didesak Evaluasi Kapolda Jateng Terkait Dugaan Intimidasi terhadap Band Sukatani
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendapat tekanan untuk mengevaluasi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, setelah mencuat dugaan tindakan intimidasi terhadap grup musik Sukatani. Dugaan ini muncul usai tersebarnya video permintaan maaf band tersebut terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Sejumlah pihak menilai perlu adanya langkah tegas dari Kapolri guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam tindakan yang dilakukan aparat di bawah kepemimpinan Kapolda Jateng.
Pengamat Dorong Kapolri Lakukan Pemeriksaan
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mengusut kasus ini. Menurutnya, dugaan intimidasi yang dialami Sukatani tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya klarifikasi dan tindakan dari pimpinan kepolisian.
Kapolri Didesak Evaluasi Kapolda Jateng Terkait Dugaan Intimidasi terhadap Band Sukatani
“Jika benar terjadi dugaan intimidasi oleh aparat kepolisian terhadap band Sukatani, maka Kapolri https://tata1mgpartner.com/ harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab. Perlu ada pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kepolisian,” ujar Bambang.
Dia menambahkan, tindakan seperti ini dapat mencoreng citra kepolisian di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari pimpinan Polri dalam menangani isu ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar
Lagu Bayar Bayar Bayar yang dinyanyikan oleh band Sukatani diduga mengandung kritik sosial yang menyoroti kebijakan tertentu. Setelah lagu ini viral, muncul video yang menunjukkan permintaan maaf dari para personel band, yang justru menimbulkan spekulasi bahwa mereka mengalami tekanan dari pihak tertentu.
Sejumlah warganet dan aktivis menduga bahwa permintaan maaf tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Berbagai spekulasi berkembang di media sosial, memperkuat dugaan bahwa ada upaya intervensi yang dilakukan untuk membungkam ekspresi seni dan kritik sosial yang disampaikan dalam lagu tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas Harus Dikedepankan
Bambang Rukminto menilai, jika memang terjadi tekanan terhadap Sukatani, maka kepolisian perlu membuka fakta yang sebenarnya kepada publik. “Prinsip utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat adalah transparansi. Jangan sampai ada kesan bahwa kritik dibungkam dengan cara-cara yang tidak mencerminkan nilai demokrasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berekspresi, termasuk dalam bentuk seni dan musik. Oleh karena itu, jika benar terjadi intimidasi, maka pihak kepolisian harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik.
Tuntutan dari Berbagai Pihak
Kasus ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pegiat hak asasi manusia, komunitas musik, hingga warganet yang turut menyuarakan dukungan terhadap band Sukatani. Banyak yang berharap agar Kapolri mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga melakukan intimidasi.
Selain itu, muncul juga seruan agar kepolisian lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani kritik yang disampaikan oleh masyarakat, bukan justru menekan kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam undang-undang.
Menunggu Respons dari Kapolri
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai langkah yang akan diambil terkait dugaan intimidasi ini. Publik masih menantikan respons dari pimpinan Polri terkait tuntutan untuk mengevaluasi Kapolda Jateng.
Kasus ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika benar ada pelanggaran dalam penanganan kasus ini, diharapkan ada tindakan tegas yang dapat memastikan bahwa kepolisian tetap berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pihak yang membatasi kebebasan berekspresi.
Dengan meningkatnya sorotan publik terhadap kasus ini, respons dari Kapolri akan sangat menentukan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di masa mendatang. Kejelasan dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik yang tengah berlangsung.